Pelatihan Petugas Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Palu - Hari ini dilaksanakan pelatihan petugas Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB). Dibuka langsung oleh Bapak Ir. I Nyoman Dwinda, M.Si selaku Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, beliau berpesan agar sebagai petugas harus menjalankan tugas dengan baik dan sesuai prosedur yang ada mengingat data yang dihasilkan akan sangat berperan dalam mengevaluasi pelaksanaan RB di Lembaga Pemerintahan. 

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Untuk mengukur apakah sasaran Reformasi Birokrasi ini tercapai atau tidak, maka pada setiap Instansi Pemerintah baik Kementrian atau Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan secara mandiri setiap tahun yang dikenal sebagai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Selain itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah. Kemenpan RB mengukur evaluasi eksternal RB dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) Instansi Pemerintah melalui Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB). Survei tersebut dilakukan oleh Kemenpan RB yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Target responden survei adalah masyarakat pengguna layanan publik di Instansi Pemerintah. Survei ini nantinya akan menghasilkan Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kegiatan yang dilangsungkan di Rama Garden Hotel ini diikuti oleh perwakilan-perwakilan pegawai terbaik dari masing-masing BPS baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal nantinya. (2T)