FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2018 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palu - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen pengukuran kuantitatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia yang dilakukan sejak tahun 2009. Setelah berjalan selama delapan tahun, kondisi dan tantangan demokrasi mengalami perubahan baik teoritis maupun praksis yang tercermin dari berbagai literatur dan kajian ilmiah kontemporer. Untuk itu dibutuhkan penguatan instrumen IDI untuk bisa memotret kondisi demokrasi Indonesia.

Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan Topik Indeks Demokrasi Indonesia 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24-25 April 2019 bertempat di Hotel Jazz Palu dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Bapak Fahrudin di damping oleh Kepala Bidang Statistik Sosial beserta Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Bapak Moh. Wahyu Yulianto S.Si SST, M.Si dan Ibu Sarmiati, SE, M.P.W.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh unsur pemerintah (provinsi), unsur aparat hukum, Ombudsman, fraksi dan partai, wakil media massa, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan LSM.

BPS menyelenggarakan FGD IDI dengan maksud untuk menganalisis berita surat kabar dan analisis dokumen kebijakan publik. Dari segi metodologi, komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Khusus review surat kabar, yang menjadi sampel adalah surat kabar dengan oplah terbanyak di Sulawesi Tengah yaitu Harian Radar Sulteng.

Data yang terkumpul disadari masih memiliki berbagai kekurangan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh pengumpulan data maupun berita atau artikel yang dimuat oleh surat kabar. Dokumen kebijakan publik yang dianalisis idealnya mencakup seluruh dokumen mulai dari peraturan daerah, surat keputusan-surat keputusan, memo dan lain-lain, tetapi keterbatasan waktu dan kemampuan petugas tetap muncul cela-cela kekurangan. Menyadari keterbatasan cara pengumpulan data tersebut, maka dilakukan FGD untuk melengkapi, mengkonfirmasi, dan merumuskan data yang telah terkumpul dan menjaring informasi dari media/surat kabar lain.

Meskipun demikian FGD IDI bukan merupakan penentu dari score indeks tapi hanya salah satu dari empat cara pengumpulan data. Tujuan dilaksanakannya FGD ini adalah untuk menjaring data kualitatif yang berkaitan dengan aspek variabel dan indikator IDI yang dikumpulkan antara lain untuk mendapatkan informasi, verifikasi, konfirmasi ataupun diskonfirmasi atas data-data yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen, juga untuk melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki ciri khusus dengan tingkat relevan yang tinggi terhadap indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan dokumen.

Disusunnya IDI antara lain untuk membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang. (2T)