FGD Peningkatan Kualitas Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah

Dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, BPS Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2017 bertempat di Hotel Santika Palu.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Kepolisian Daerah, DPRD, Partai Politik, akademisi, media massa, ormas, LSM, Ombudsman, KPPA, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Kepesertaan dibagi menjadi 2 (dua) group pembahasan sesuai bidangnya masing-masing, dimana hari pertama peserta berjumlah 20 orang dan di hari kedua juga berjumlah 20 orang. FGD kali ini juga dihadiri oleh Dewan Ahli Dr. Syarif Hidayat, setelah pada tahun lalu yang dihadiri oleh Prof. Maswadi Rauf, serta Hendry Syaputra dari subdit statistik polkam mewakili Tim IDI Pusat sebagai pemantau jalannya FGD.

Tujuan dilaksanakannya FGD ini adalah untuk menjaring data kualitatif yang berkaitan dengan aspek variabel dan indikator IDI yang dikumpulkan antara lain untuk mendapatkan informasi, verifikasi, konfirmasi ataupun diskonfirmasi atas data-data yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen, juga untuk melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki ciri khusus dengan tingkat relevan yang tinggi terhadap indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan dokumen.

FGD ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, yang  diwakili oleh Sekretaris Daerah ibu Derry Djanggola. Diawal sambutannya beliau mengapresiasi kegiatan FGD IDI yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah karena menurut beliau kegiatan FGD ini penting dan strategis sebab terkait pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa IDI merupakan salah satu alat ukur yang sangat penting dan bermanfaat bagi penyusunan perencanaan pembangunan bidang politik atau pembangunan demokrasi di Indonesia, baik itu di tingkat nasional (Rencana Kerja Pemerintah/RKP), maupun di tingkat provinsi (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Provinsi). Perencanaan akan tepat sasaran apabila menggunakan data-data yang valid dan representatif yang dapat menggambarkan kondisi demokrasi masing-masing provinsi.

Melalui IDI, keadaan demokrasi masing-masing daerah dapat digambarkan dengan jelas, misalnya pada indikator mana sebuah provinsi pada tingkat demokrasi yang baik, sedang atau buruk. Dengan gambaran ini pemerintah daerah dapat memberikan prioritas pembangunan politik menurut indikator yang dianggap perlu karena indeksnya dinilai rendah atau sebaliknya indikator mana yang perlu dipertahankan karena mendapat indeks tinggi. Untuk kepentingan inilah IDI disusun guna membantu pemerintah di dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

Berdasarkan penghitungan tahun 2009, IDI Sulawesi Tengah sebesar 66,02, sempat turun pada tahun 2011 menjadi 64,00, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 menjadi 76,67. Jika dibandingkan dengan Indeks Demokrasi Nasional, IDI Sulawesi Tengah selama tujuh tahun terakhir cenderung semakin membaik dari peringkat 24 tahun 2009 menjadi peringkat 11 pada tahun 2015.

Pada kesempatan ini juga beliau mengajak semua yang hadir untuk berdiskusi dan memberikan informasi  tentang pelaksanaan demokrasi dan politik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Faizal Anwar, M.T, memberikan penjelasan umum terkait IDI. Dalam penjelasannya , beliau memaparkan mengenai dasar konseptual IDI, tujuan disusunnya IDI, manfaat IDI, metodologi, peran instansi dalam penyusunan IDI, serta hasil IDI Provinsi Sulawesi Tengah.

IDI disusun sebagai alat ukur kuantitatif berupa indikasi untuk melihat tingkat kemajuan demokrasi Indonesia sampai tingkat provinsi.

Pengukuran Kemajuan demokrasi pada IDI didasarkan  pada tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang dalam hal ini yang dipotret tidak hanya peran pemerintah, karena besar kecilnya angka IDI tidak melulu dihasilkan oleh pemerintah tetapi juga peran serta dewan, partai politik, penegak hukum dan lembaga peradilan serta masyarakat.

Tujuan disusunnya IDI adalah untuk mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia serta untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi, dalam hal ini akan diukur aspek mana yang akan menjadi perhatian serta apa yang harus dievaluasi yang mungkin rendah dari provinsi lain.

Dari segi manfaat disusunnya IDI antara lain untuk membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang. Dari segi metodologi, komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Selanjutnya metode pengumpulan datanya dilakukan dengan 4 cara yaitu review surat kabar, review dokumen, FGD, dan wawancara mendalam (WM).

Khusus review surat kabar, yang menjadi sampel adalah surat kabar dengan oplah terbanyak di Sulawesi Tengah yaitu Harian Radar Sulteng. Melalui FGD ini juga akan dijaring informasi dari media/surat kabar lain.

Faizal Anwar juga menekankan bahwa gambaran/potret IDI di Suawesi Tengah tergantung dari hasil FGD ini. Selanjutnya beliau menjelaskan pula bagaimana peran instansi dalam penyusunan IDI, dimana IDI merupakan usaha bersama antar instansi: Kemenkopolhukam, Bappenas, dan Bappeda provinsi sebagai koordinator untuk pemanfaatan IDI; Badan Kesatuan Bangsa & Protokol Daerah sebagai koordinator untuk pokja provinsi; BPS sebagai koordinator pengumpulan data dan penyusunan IDI.

Setelah penjelasan umum dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, berikutnya Dewan Ahli IDI Dr. Syarif Hidayat menyampaikan sambutan. Mengawali sambutannya beliau mengingatkan bahwa angka IDI akan dirilis pada awal Agustus tahun 2017 karena akan dimuat dalam pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2017.

Beliau menyampaikan bahwa saat ini IDI provinsi-privinsi di Indonesia berada pada fase transisi. Olehnya itu perlu ada pengukuran. Rentang nilai IDI antara 0-100, dimana <60 bermakna kinerja demokrasi rendah, 60-80 kinerja demokrasi sedang, >80 kinerja demokrasi tinggi. Hampir semua provinsi di Indonesia nilai IDInya antar 60-80.  Jika <60 berarti mundur kembali ke otoriter, 60-80 kondisi transisi. Kondisi yang ingin dicapai adalah melebihi angka 80.

Menurut beliau, Sulawesi Tengah yang berada pada indeks 76,67 transisinya berjalan maju. Perlu ada upaya agar dapat melebihi 80. IDI tidak hanya menghasilkan angka-angka kualitatif tapi harus ditindaklanjuti. Beliau menganalogikan indeks seperti halnya general check-up, hanya menangkap secara umum. Untuk mengetahui penyakitnya tidak bisa dijawab oleh indeks. Hasil general check-up harus dibawa ke spesialis dalam hal ini ilmuwan, akademisi, dan pihak-pihak terkait, sehingga hasilnya pun akan valid.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bila masih ada informasi yang belum direkam oleh BPS dan juga belum tertangkap di koran, boleh diajukan sebagai masukan/usulan dalam FGD. Mengakhiri sambutannya beliau berharap mudah-mudahan melalui FGD ini kita bisa mendapatkan data yang valid sehingga betul-betul menggambarkan kondisi riil demokrasi Indonesia.

Selanjutnya kegiatan FGD dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Statistik Sosial Sarmiati, S.E.,M.P.W.