Palu - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan
instrumen pengukuran kuantitatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia yang
dilakukan sejak tahun 2009. Setelah berjalan selama delapan tahun, kondisi dan
tantangan demokrasi mengalami perubahan baik teoritis maupun praksis yang
tercermin dari berbagai literatur dan kajian ilmiah kontemporer. Untuk itu
dibutuhkan penguatan instrumen IDI untuk bisa memotret kondisi demokrasi
Indonesia.
Hal tersebut dibahas dalam
Focus Group Discussion (FGD) dengan Topik Indeks Demokrasi Indonesia 2019 yang
diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama
dengan Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24-25 April 2019 bertempat di Hotel Jazz Palu dan dibuka
secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Bapak Fahrudin di damping oleh Kepala Bidang
Statistik Sosial beserta Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Sulawesi Tengah
yaitu Bapak Moh. Wahyu Yulianto
S.Si SST, M.Si dan Ibu Sarmiati, SE, M.P.W.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh unsur
pemerintah (provinsi), unsur aparat hukum, Ombudsman, fraksi dan partai, wakil
media massa, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,
dan LSM.
BPS menyelenggarakan FGD IDI dengan maksud
untuk menganalisis berita surat kabar dan analisis dokumen kebijakan publik. Dari
segi metodologi, komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28
indikator. Khusus review surat kabar, yang menjadi sampel adalah surat kabar
dengan oplah terbanyak di Sulawesi Tengah yaitu Harian Radar Sulteng.
Data yang terkumpul disadari
masih memiliki berbagai kekurangan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan yang
dimiliki oleh pengumpulan data maupun berita atau artikel yang dimuat oleh
surat kabar. Dokumen kebijakan publik yang dianalisis idealnya mencakup seluruh
dokumen mulai dari peraturan daerah, surat keputusan-surat keputusan, memo dan
lain-lain, tetapi keterbatasan waktu dan kemampuan petugas tetap muncul
cela-cela kekurangan. Menyadari keterbatasan cara pengumpulan data tersebut,
maka dilakukan FGD untuk melengkapi, mengkonfirmasi, dan merumuskan data yang
telah terkumpul dan menjaring informasi dari media/surat kabar lain.
Meskipun demikian FGD IDI bukan merupakan
penentu dari score indeks tapi hanya salah satu dari empat cara pengumpulan
data. Tujuan dilaksanakannya FGD ini adalah untuk menjaring data
kualitatif yang berkaitan dengan aspek variabel dan indikator IDI yang
dikumpulkan antara lain untuk mendapatkan informasi, verifikasi, konfirmasi
ataupun diskonfirmasi atas data-data yang berkaitan dengan indikator-indikator
IDI yang berhasil dikumpulkan melalui review media dan dokumen, juga untuk
melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki ciri khusus dengan tingkat
relevan yang tinggi terhadap indikator-indikator IDI yang belum didapatkan
melalui review media dan dokumen.
Disusunnya IDI
antara lain untuk membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada
tingkat provinsi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun
masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk
memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang. (2T)